Pemuda Cerdas Itu Anti Radikalisme

Goxis - Indonesia Negara yang memiliki para pejuang yang melawan para penjajah di Negara indonesia, ketika masa penjajahan bangsa indonesia banyak mendapatkan tekanan dari berbagai Negara yang terus menerus meneror bangsa indonesia.

1928 menjadi momentum yang sangat berharga untuk para pemuda indonesia, dimana para pemuda seluruh indonesia berkumpul untuk medeklarasikan lahir hari sumpah pemuda.

Pemuda menjadi bagian terpenting dari proses membangun bangsa indonesia bahkan perang pemuda dalam mengusir para penjajah untuk pergi dari indonesia.

Sejarah menjadi bukti ketika para orang tua berselisih tentang nasib bangsa, maka para pemuda menculik Ir. Seokarno untuk medeklarasikan lahirnya sebuah bangsa baru yang bernama bangsa Indonesia. Para pemuda indonesia bermodalkan semangat yang menggelora dan idealisme.

Ketika membaca sejarah indonesia maka kita akan menemukan separuh sejarah indonesia itu diisi dengan sejarah para pemuda yang sangat berani untuk terus berjuang melawan para penjajah, Sejarah bangsa indonesia adalah sejarahnya para pemuda.

Sejarah bangsa indonesia adalah sejarah para pemuda yang telah mengisi hari demi hari dan mengisi masa mudanya untuk berkotribusi membangun bangsa indonesia.

Tulang punggung bangsa indonesia ada di tangan para pemuda indonesia ketika para pemuda indonesia diam dan tidak mau bergerak untuk ikut mengambil perang dalam membangun bangsa indonesia. Kepada siapa lagi tumpuan harapan bangsa akan berlambuh kalau bukan kepada para pemudanya.

Di abad 21 ini menjadi tatangan tersendiri bagi para pemuda untuk mengembangkan potensi dan skill. Ada banyak hal-hal yang kemudian tidak di inginkan terjadi di zaman ini. salah satunya adalah terjadi propaganda ideologi radikalisme kepada generasi muda dengan mengunakan berbagai instrumen yang ada.

Salah satu instrumen propaganda ideologi radikalisme kepada para pemuda adalah memanfaatkan dunia maya untuk melakukan propaganda radikalisme terhadap generasi muda yang aktif di dunia maya.

Radikalisme bukan hal baru di dunia maya melainkan sesuatu yang lumrah terjadi di dunia maya untuk propaganda radikalisme di dunia maya tapi radikalisme di dunia maya sudah sangat lama dan telah banyak generasi muda menjadi korban dari radikalisme di dunia maya.

Berapa banyak generasi muda menjadi korban radikalisme di dunia maya. Dunia maya menjadi lahan yang sangat subur untuk menyebarkan radikalisme di dunia maya untuk melakukan aksi propaganda radikalisme kepada para generasi muda untuk didoktrinasi.

Maka generasi muda harus mampu membekali dirinya dari radikalisme yang tersebar di dunia maya sehingga dia mampu membentengi dirinya dari radikalisme. Generasi muda menjadi sasaran utama dari radikalisme.

Generasi muda yang cerdas harus anti dengan radikalisme karena radikalisme itu sesuatu yang tidak memiliki makna untuk anak-anak muda. Sehingga generasi muda yang cerdas mampu mengunakan media sosial dengan membuat konten positif di dunia maya untuk melawan radikalisme.

Radikalisme tidak mampu membangun kualitas diri generasi muda malah membuat generasi muda menjadi alat untuk kepetingan sesaat atau bahkan kepentingan politik. Maka generasi muda yang memiliki kesadaran dan kecerdasaan harus mampu mengunakan medis sosial dengan membuat opini posistif untuk meminimalisir opini radikalisme yang bereda di dunia maya.

Apa yang akan kita dapatkan ketika memahami radikalisme, apakah akan membuat anak-anak muda menjadi cerdas, pintar dan tambah gagah. Maka generasi muda cerdas sangat anti dengan radikalisme, apalagi ikut terlibat dalam menyebarkan konten radikalisme di dunia maya.

Muda dan cerdas, Itulah generasi yang di nantikan oleh bangsa dan Negara yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa indonesia.

Generasi muda dan cerdas harus melawan isu radikalisme yang terus beredar di dunia maya dengan membuat konten dan narasi positif untuk melawan isu radikalisme di dunia maya. Radikalisme menjadi sesuatu yang menganggu NKRI yang selama ini di jaga dan dirawat oleh tokoh bangsa indonesia.

sumber : https://kicknews.today/2017/11/02/pemuda-cerdas-itu-anti-radikalisme/

Read More

Indonesia masuk “Top 10 Reformer” versi Bank Dunia

Goxis – Bank Dunia dalam laporan tahunan “Doing Business 2018” yang dirilis Rabu (1/11) menyebutkan peringkat kemudahan berbisnis (ease of doing business/EoDB) Indonesia 2018 secara keseluruhan naik 19 peringkat menjadi posisi 72 dari 190 negara yang disurvei. Bahkan masuk dalam “Top 10 Reformer” Dunia.

Angka positif tersebut terus berlanjut setelah pada EoDB 2017, posisi Indonesia meningkat 15 peringkat dari 106 menjadi 91. Tercatat dalam dua tahun terakhir posisi Indonesia telah naik 34 peringkat. Pemerintah memiliki target mampu meraih peringkat 40 dalam EoDB 2020.

Laporan Bank Dunia tersebut tentunya patut diapresiasi mengingat selama ini pemerintah telah dan terus berupaya memperbaiki iklim investasi di dalam negeri, sehingga diharapkan menarik minat investor dalam dan luar negeri.

Dengan pencapaian ini, posisi Indonesia lebih tinggi diantara sebagian negara berkembang lainnya, diantaranya Afrika Selatan (82), India (100), Filipina (113), dan Brasil (125).

Pada laporan “Doing Business 2018” ini, posisi Indonesia tercatat telah melewati Tiongkok yang berada pada peringkat ke 78.

Bank Dunia mengakui bahwa Indonesia setidaknya telah melakukan perbaikan pada tujuh indikator, yaitu simplifikasi pendaftaran usaha baru, perbaikan akses atas listrik dan efisiensi biaya pengurusan izin properti usaha.

Selain itu, transparansi data kredit, penguatan perlindungan terhadap investor minoritas, perbaikan akses kredit usaha melalui pendirian lembaga kredit dan perkembangan perizinan berbasis elektronik untuk perdagangan internasional.

Laporan tersebut menganggap Indonesia sebagai “Top 10 Reformer” atau diantara 10 negara terbaik di dunia yang konsisten melakukan reformasi kemudahan berusaha dalam 15 tahun terakhir.

Misalnya untuk pendaftaran usaha baru, kini proses pendaftaran di Jakarta hanya membutuhkan waktu 22 hari dibandingkan 181 hari yang tercatat pada 2004.

Kementerian Keuangan telah melakukan upaya untuk mendorong perbaikan iklim berusaha di Indonesia melalui perbaikan sistem perpajakan, diantaranya pengembangan pembayaran dan pelaporan pajak yang berbasis daring serta penyederhanaan sistem pengecekan barang impor di pelabuhan.

Kementerian Keuangan juga akan terus melakukan reformasi perpajakan yang lebih ramah terhadap dunia usaha untuk menstimulus aktivitas perekonomian di dalam negeri.

Bank Indonesia (BI) menilai kenaikan peringkat kemudahan berusaha Indonesia, akan mendorong aliran masuk investasi, terutama untuk infrastruktur, sehingga dapat membantu Indonesia mendekati proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2019 yang mencapai 5,7 persen. Ini merupakan bukti reformasi struktural perekonomian di domestik terus berjalan.

Adanya laporan Bank Dunia itu diharapkan bisa bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 sebesar 5,2 persen dan tahun depan 5,4 persen. Tapi kalau 2019 pertumbuhan ekonominya bisa lebih tinggi, 5,5 persen dan bahkan BI memperkirakan 2019 bisa dekati batas atasnya 5,7 persen.

Kenaikan peringkat itu disebabakan reformasi yang dilakukan pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk memudahkan perizinan usaha. Selain itu kenaikan peringkat ini juga menunjukan kepercayaan banyak pihak di dunia bahwa reformasi struktural perekonomian di Indonesia telah berjalan, atau bukan hanya wacana saja.

Investasi naik Laporan Bank Dunia tersebut sejalan dengan laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang beberapa hari sebelumnya merilis realisasi investasi pada triwulan III 2017. Dimana mencapai Rp 176,6 triliun, naik 13,7 persen dibanding capaian pada periode yang sama 2016 sebesar Rp 155,3 triliun.

Dengan capaian tersebut, secara kumulatif sepanjang Januari-September 2017, realisasi investasi mencapai Rp 513,2 triliun terdiri atas PMDN Rp 194,7 triliun (37,9 persen) dan PMA Rp 318,5 triliun (62,1 persen). Artinya, ini sudah mencapai 75,6 persen dari target 2017 sebesar Rp 678,8 triliun.

Realisasi penanaman modal pada triwulan III Tahun 2017 telah menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 286.497 orang dengan rincian sebanyak 109.711 orang dari proyek PMDN dan sebanyak 176.786 orang dari proyek PMA.

Kepala BKPM Thomas Lembong menilai pertumbuhan investasi yang ada menunjukkan bahwa transformasi perekonomian yang dicanangkan Presiden Jokowi sudah mulai berjalan. Transformasi perekonomian yang dimaksud adalah mengubah konsumsi ke produksi dan mengubah konsumsi ke investasi.

“Sudah kelihatan pergeserannya dari konsumsi ke produksi dan dari konsumsi ke investasi,” katanya.

Laporan Bank Dunia dan BKPM tentunya juga akan meningkatkan tidak hanya percaya diri, tetapi juga keyakinan investor baik domestik dan internasional bahwa melakukan usaha di Indonesia semakin lama semakin mudah. 

sumber: https://kicknews.today/2017/11/02/indonesia-masuk-top-10-reformer-versi-bank-dunia/

Read More

Hoax Seputar Registrasi Kartu SIM yang bikin Bingung

Goxis – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengatensi beredarnya berita bohong (hoax) yang beredar seputar pemberlakuan registrasi ulang SIM card prabayar.

“Jadi yang beredar di masyarakat itu ada tiga hoax. Satu mengenai tidak wajib registrasi kartu SIM. Kedua adalah bahwa pendaftaran kartu SIM terakhir adalah pada 31 Oktober, yang ketiga adalah hoax bahwa operator akan menyalahgunakan data dari pelanggan. Mohon tidak dipercayai,” ungkap Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemkominfo Ahmad Ramli pada konferensi pers di Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (1/11) seperti dilansir CNN.

Terkait berita hoax tidak wajibnya registrasi, Ramli menegaskan, pemerintah mewajibkan registrasi ulang. Tujuannya adalah untuk memastikan keamanan semua masyarakat.

Dalam kesempatan itu disampaikan batas waktu registrasi ulang, yakni hingga 28 Februari 2018. Registrasi bisa dilakukan melalui pesan SMS, situs web operator, juga lewat gerai. ditegaskan pula bahwa pendaftaran melalui SMS gratis, tak akan mengurangi saldo pengguna. Namun, jika terlambat, kartu akan terblokir bertahap.

Kemenkominfo juga mengelak terkait berita bahwa operator memiliki akses lebih jauh di database Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ramli mengatakan operator hanya bisa melakukan validasi semata. Hal ini juga telah diungkap sebelumnya oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Operator dan/atau gerai sebagai mitra menjamin perlindungan data pelanggan sesuai ISO 27001, operator telekomunikasi hanya memiliki akses (dari Ditjen Dukcapil) untuk memvalidasi saja tapi tidak lebih dalam lagi,” terang Ramli.

Hal ini dibenarkan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia Merza Fachys dalam kesempatan yang sama. Dikatakannya, seluruh operator di Indonesia memiliki standar tersebut.

“Kita sebagai operator, kita udah diwajibkan untuk mengikuti standar ISO 27001. Bahwa standar keamanan harus dilakukan,” kata Merza.

sumber : https://kicknews.today/2017/11/02/hoax-seputar-registrasi-kartu-sim-yang-bikin-bingung/

Read More

NTB Sudah Seyogyanya Menghargai Presiden Jokowi, Ini Alasannya

Goxis- Anggota DPRD RI Dr Kurtubi menegaskan sudah seyogyanya masyarakat NTB menghargai dan berterimakasih kepada Presiden Joko Widodo. Pasalnya, meski hanya mendapat suara pemilih 25 persen di NTB pada pilpres 2014 lalu, namun tidak menyurutkan perhatian besar Jokowi untuk membangun NTB.

Perhatian Presiden Jokowi terhadap masyarakat NTB terbukti, dalam kurun waktu tiga tahun memimpin, telah melakukan kunjungan kerja sebanyak enam kali ke NTB. Sejumlah proyek pembangunan berskala besar sudah, sedang dan akan dibangun di NTB.

"Proyek besar itu, seperti KEK Berbasis Wisata di Mandalika Lombok Tengah. Dan kita dorong untuk diikuti oleh pengembangan wisata Samota, Pantai Mawun, Selong Blanak, dan lainnya," ucap Anggota DPR RI asal NTB itu kepada media ini, Jumat 20 Oktober 2017.

Anggota Komisi VII DPR RI ini juga mendorong lahirnya KEK Berbasis tambang di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), serta mendorong impian NTB untuk Global Hub Kayangan yang terintegrasi dengan Kota Industri dan Kilang Bahan Bakar Mintak (BBM) di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Selain itu, politisi Partai Nasdem ini juga mengungkapkan bahwa komisinya terus mendorong untuk terpenuhinya kebutuhan listrik rakyat dan listrik untuk dapat mendukung investasi berbagai industri di NTB, termasuk untuk jangka panjang dengan membangun PLTN. Untuk ini BATAN akan melakukan F/S pembangunan PLTN di NTB.

"Hari ini saya ikut menyaksikan groundbreaking dan peresmian pembangunan Pembangkit 350 MW di NTB dan NTT yang diselenggarakan di lokasi PLTG Peaker Tanjung Karang Mataram," ujarnya.

Menurutnya, ini merupakan ikhtiar guna mempercepat kesejahteraan rakyat NTB sekaligus untuk memperkecil kesenjangan dengan daerah lain. Meski Gubernur TGB sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, dari 24 persen pada saat awal TGB menjabat dan kini sudah turun menjadi sekitar 14 persen, namun angka ini masih menempatkan NTB sebagai salah satu dari 10 provinsi termiskin di Indonesia.

"Listrik yang cukup untuk menopang investasi berbagai industri akan membuka banyak lapangan kerja, semoga. Amin," ucap Kurtubi. 

Read More

Waspada..! Medsos Bisa Jadi Pemicu Munculnya ‘Kekerasan’

Goxis – Direktur Jenderal Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Rosarita Niken Widiastuti menyampaikan, pengguna media sosial di Indonesia mencapi 51 persen.

Tidak semua informasi media sosial yang disuguhkan mengandung kebenaran. Tidak jarang akun medsos justru memunculkan “Kekerasan” yang bisa mengadu domba, menyebar kebencian bahkan tindakan terorisme.

“Kementerian Komunikasi dan Informasi RI sangat mengatensi “Kekerasa” dunia maya, ” ungkapnya di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika di jalan Merdeka Barat nomor 9 Gambir, Jakarta Pusat, Senin (30/10).

Niken mengaku, salah satu jenis media sosial yang sangat diwaspadai yaitu telegram. Dimana, aplikasi telegram rentan menjadi penyedia sumber informasi termasuk tindakan terorisme yang bisa memecah belahkan bangsa Indonesia.

Maka dalam hal ini, Kementerian Kominfo diberi kewenangan memblokir akun tersebut. Tidak hanya telegram, lanjut Niken, akun Portal atau situs lainnya yang  digunakan sebagai penyebar ujaran kebencian hasutan dan tindakan radikal lainnya pun akan diblokir.

“Kami berwewenang blokir semunya, untuk pihak yang menindak (hukum) diserahkan kekepolisian, ” kata dia.

Menurutnya, saat ini masyarakat tengah dihadapkan dengan maraknya informasi media sosial yang banyak menyebarkan hoax atau berita bohong. Aksi sebaran tindakan yang sebetulnya sangat merugikan masyarakat itu menjadi keresahan tersendiri bagi pemerintah, termasuk penegak hukum sekalipun.

Niken mencontohkan kecelakaan yang terjadi di Pasuruan Jawa Timur (Jatim) yang hanya memakan satu korban. Anehnya oleh oknum oknum yang tidak bertanggungjawab dipelintir. Kejadian itu disebarluaslan dimedia sosial dengan menyebut kecelakaan tersebut memakan puluhan korban.

“Kan aneh itu. Makanya Polda (Jatim) akui selain tangani kecelakaan, juga membidik penyebar berita bohong itu,” paparnya.

Menyikapi kondisi tersebut, pihaknya melakukan literasi media bersama elemen, para tokoh agama di Indonesia seperti MUI dan lembaga agama lainnya. Tidak berhenti disitu,  civitas kampus juga dilibatkan. “Selain lintas agama, literasi media juga bersama 100 kampus di Indonesia,” cetus dia.

sumber : https://kicknews.today/2017/10/31/waspada-medsos-bisa-jadi-pemicu-munculnya-kekerasan/

Read More